Tebing Tinggi – Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tebing Tinggi, Azantaro, serta sejumlah pejabat terkait, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara virtual yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Selasa (23/9/2025). Kegiatan tersebut berlangsung di ruang kerja Wali Kota, Gedung Balai Kota, Jalan Dr. Sutomo No. 14.
Rakor Dipimpin
Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Jenderal Polisi (Purn.) Muhammad Tito Karnavian, dan diikuti seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota. Tidak hanya itu, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di berbagai wilayah juga terlibat aktif dalam pertemuan virtual tersebut.
Baca Juga : Pasutri di Tebing Tinggi Batal Bercerai Usai Mediasi di Pengadilan
Dalam arahannya, Mendagri Tito menegaskan pentingnya menjaga stabilitas harga demi melindungi daya beli masyarakat. Ia menyampaikan bahwa angka inflasi nasional pada Agustus 2025 tercatat 2,31 persen secara tahunan (y-on-y) dan minus 0,08 persen secara bulanan (m-to-m). Menurutnya, capaian ini berada pada kondisi ideal.
“Rentang angka 2,5 persen plus minus 1 persen adalah angka yang paling ideal untuk Indonesia. Kondisi ini menjadi keseimbangan yang menyenangkan bagi produsen dan konsumen,” jelas Mendagri.
Lebih lanjut, ia mengingatkan daerah dengan tingkat inflasi di atas 3,5 persen untuk segera berkoordinasi dengan BPS, Badan Urusan Logistik (Bulog), perwakilan Bank Indonesia (BI), serta asosiasi pengusaha setempat. Koordinasi ini penting agar penyebab inflasi bisa dipetakan secara jelas. “Apakah suplai yang kurang atau kenaikan harga terjadi pada komoditas tertentu. Misalnya, air minum yang ditangani daerah,” tambah Tito.
Baca Juga : Wakapolres Tebing Tinggi Supervisi ke Polsek Padang Hilir
Kepala BPS
Sementara itu, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, melaporkan perkembangan harga pangan dan kebutuhan pokok di sejumlah daerah. Ia menyebutkan bahwa pada minggu ketiga September 2025, terdapat 15 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sementara 22 provinsi mencatat penurunan, dan satu provinsi relatif stabil. Komoditas utama yang memicu kenaikan IPH di 15 provinsi tersebut adalah daging ayam ras dan cabai merah.
Data BPS Kota Tebing Tinggi juga menunjukkan adanya keterkaitan erat dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Pematang Siantar. Untuk Agustus 2025, inflasi bulanan (m-to-m) Kota Pematang Siantar tercatat sebesar 1,21 persen, sedangkan inflasi tahunan (y-on-y) mencapai 5,44 persen. Angka ini menjadi rujukan dalam memantau perkembangan harga di Tebing Tinggi.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Tebing Tinggi didampingi sejumlah pejabat daerah, di antaranya Danramil 13/TT Kapt. Inf. Ismail Marzuki Siahaan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Reza Aghista, Kadis Ketapang dan Pertanian Iboy Hutapea, serta unsur TPID. Hadir pula instansi terkait dan tim peliputan dari Diskominfo Tebing Tinggi.
Dengan keterlibatan aktif ini, Pemerintah Kota Tebing Tinggi berharap dapat menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, sekaligus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.
